Kasus PT TMM Mandek? Kuasa Hukum Gugat Kejati Sultra

- Publisher

Selasa, 14 Juli 2026 - 23:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkiniindonesia.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) menghadapi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Gugatan diajukan tim kuasa hukum mantan Direktur PT Tristaco Mineral Makmur (TMM), Rudy Hariyadi Tjandra.

Perkara yang diajukan Kantor Advokat Nasruddin & Partners itu didaftarkan pada 13 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gugatan tercatat dengan Nomor Perkara 12/Pid.Pra/2026/PN.Kdi. Kejaksaan Agung juga menjadi pihak termohon.

Pemicunya adalah penanganan perkara korupsi pertambangan nikel PT TMM yang dinilai mengalami penundaan tidak semestinya atau undue delay.

Tim kuasa hukum mempertanyakan belum adanya proses hukum lanjutan terhadap sejumlah pihak yang disebut dalam putusan pengadilan.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Rudi Tjandra Bakal Praperadilankan Kejati Sultra

Kuasa Hukum Rudy, ST. Noermiah R, mengatakan laporan telah disampaikan sejak Agustus 2024.

Somasi terakhir juga telah dilayangkan pada Juni 2026. Namun, menurutnya, belum ada perkembangan yang dinilai signifikan.

“Klien kami sudah divonis dan menjalani hukuman. Namun, pihak yang menikmati aliran uang justru belum tersentuh hukum,” tegas Noermiah.

Kuasa hukum merujuk Putusan Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut adanya keuntungan bersama senilai sekitar Rp83,4 miliar.

Baca Juga :  Kades Pesouha Bentak dan Marahi Siswa dan Guru yang Blokir Jalan Desa Tuntut Debu Jalan Akibat Aktivitas Tambang

Putusan tersebut turut menyebut sejumlah nama dalam uraian mengenai aliran dana terkait penyalahgunaan RKAB kuota bijih nikel PT TMM.

Kuasa hukum juga mengutip pertimbangan hakim yang meminta penyelidikan dan penyidikan lanjutan terhadap aliran uang kepada pihak lain.

Atas dasar tersebut, tim kuasa hukum memilih jalur praperadilan untuk menguji penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Sultra dan pihak-pihak yang disebut belum memberikan tanggapan terkait gugatan maupun tudingan kuasa hukum.*

Berita Terkait

Patroli Malam Polres Kolut Ungkap Aktivitas Pemindahan 830 Liter Solar Subsidi
Dua Kali Demo, SAC Pertanyakan Penanganan Dugaan PETI Bombana oleh Polda Sultra
Pembangunan SDN 10 Kendari Disorot Mahasiswa, PUPR dan Disdik Diminta Transparan
Dugaan Perselingkuhan Oknum TNI Bombana, Istri Soroti Sikap Dandim dan Ketua Persit
Kasus Tambang Ilegal Suparjo Belum Tuntas, IMALAK Sultra Soroti Penegakan Hukum
Dugaan Perselingkuhan Oknum TNI dan Kades Kolombi, Istri Soroti Nafkah Anak dan Proses Cerai
Solar Subsidi APMS Bokori Bermasalah? IMALAK Minta Oknum Polisi dan TNI Diperiksa
Dugaan Konflik Kepentingan Iksan di PT GAP, IMALAK Sultra Minta Penelusuran
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:37 WITA

Patroli Malam Polres Kolut Ungkap Aktivitas Pemindahan 830 Liter Solar Subsidi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:16 WITA

Dua Kali Demo, SAC Pertanyakan Penanganan Dugaan PETI Bombana oleh Polda Sultra

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:35 WITA

Pembangunan SDN 10 Kendari Disorot Mahasiswa, PUPR dan Disdik Diminta Transparan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:33 WITA

Dugaan Perselingkuhan Oknum TNI Bombana, Istri Soroti Sikap Dandim dan Ketua Persit

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:37 WITA

Kasus Tambang Ilegal Suparjo Belum Tuntas, IMALAK Sultra Soroti Penegakan Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:04 WITA

Solar Subsidi APMS Bokori Bermasalah? IMALAK Minta Oknum Polisi dan TNI Diperiksa

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:18 WITA

Dugaan Konflik Kepentingan Iksan di PT GAP, IMALAK Sultra Minta Penelusuran

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:12 WITA

Transparansi Penindakan Gakkum ESDM di Sultra Dipertanyakan Triple C

Berita Terbaru