Bahtra Percepat PTSL 2026 Demi Kepastian Hukum Tanah

- Publisher

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkiniindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra memastikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Tenggara terus mendapat pengawalan. Komitmen itu disampaikan saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Kantor Lurah Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Jumat (10/7).

Bahtra hadir bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra Budi Hartanto dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Ahmad Fatoni. Kehadiran mereka menjadi bukti sinergi antara DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional dalam mempercepat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Baca Juga :  KARST Soroti Dugaan Pengeroyokan, Desak THM Exodus Ditutup Permanen

Menurut Bahtra, PTSL merupakan program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Komisi II DPR RI akan terus mengawal dukungan anggaran maupun regulasi agar target sertifikasi tanah dapat tercapai.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen, tetapi bentuk kehadiran negara memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan atas aset masyarakat,” tegas legislator asal Sulawesi Tenggara tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat menjaga sertifikat dengan baik serta memanfaatkannya untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Kepala Kanwil BPN Sultra Budi Hartanto menyebut dukungan Komisi II DPR RI sangat membantu kelancaran pelaksanaan PTSL di lapangan. Sinergi tersebut dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis dan administrasi.

Baca Juga :  Sopir Kontainer Demo di DPRD Sultra Soal Jalan Rusak di Pelabuhan Bungkutoko

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Ahmad Fatoni menegaskan penyerahan sertifikat di Watubangga menjadi bagian dari komitmen BPN menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi pengawasan langsung Komisi II DPR RI yang dinilai menambah semangat jajaran BPN dalam menyelesaikan target PTSL.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan warga dan foto bersama.*

Berita Terkait

Patroli Malam Polres Kolut Ungkap Aktivitas Pemindahan 830 Liter Solar Subsidi
Dua Kali Demo, SAC Pertanyakan Penanganan Dugaan PETI Bombana oleh Polda Sultra
Pembangunan SDN 10 Kendari Disorot Mahasiswa, PUPR dan Disdik Diminta Transparan
Dugaan Perselingkuhan Oknum TNI Bombana, Istri Soroti Sikap Dandim dan Ketua Persit
Kasus Tambang Ilegal Suparjo Belum Tuntas, IMALAK Sultra Soroti Penegakan Hukum
Dugaan Perselingkuhan Oknum TNI dan Kades Kolombi, Istri Soroti Nafkah Anak dan Proses Cerai
Solar Subsidi APMS Bokori Bermasalah? IMALAK Minta Oknum Polisi dan TNI Diperiksa
Dugaan Konflik Kepentingan Iksan di PT GAP, IMALAK Sultra Minta Penelusuran
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:37 WITA

Patroli Malam Polres Kolut Ungkap Aktivitas Pemindahan 830 Liter Solar Subsidi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:16 WITA

Dua Kali Demo, SAC Pertanyakan Penanganan Dugaan PETI Bombana oleh Polda Sultra

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:35 WITA

Pembangunan SDN 10 Kendari Disorot Mahasiswa, PUPR dan Disdik Diminta Transparan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:33 WITA

Dugaan Perselingkuhan Oknum TNI Bombana, Istri Soroti Sikap Dandim dan Ketua Persit

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:37 WITA

Kasus Tambang Ilegal Suparjo Belum Tuntas, IMALAK Sultra Soroti Penegakan Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:04 WITA

Solar Subsidi APMS Bokori Bermasalah? IMALAK Minta Oknum Polisi dan TNI Diperiksa

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:18 WITA

Dugaan Konflik Kepentingan Iksan di PT GAP, IMALAK Sultra Minta Penelusuran

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:12 WITA

Transparansi Penindakan Gakkum ESDM di Sultra Dipertanyakan Triple C

Berita Terbaru