Tiga Pulau Kecil di Sultra Terancam Gegara Aktivitas Tambang Nikel, DPD PTI Sultra Minta Presiden Cabut IUP

- Publisher

Jumat, 20 Juni 2025 - 15:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KENDARI – DPD Pemuda Tani Indonesia (PTI) Sultra mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut IUP di Pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

Selain mengapresiasi langkah Presiden, DPD PTI Sultra juga meminta Presiden untuk mencabut IUP di Pulau-pulau kecil yang ada di Sultra.

Diantaranya Pulau Kabaena, Wawonii, dan Maniang. Pasalnya ketua pulau tersebut termasuk Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam UU tersebut Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Ketua DPD PTI Sultra, Muhammad Miradz bilang bahwa ketiga pulau tersebut ukurannya masuk dalam pulau kecil karena luasannya dibawah 2.000 km2.

Baca Juga :  Barhim Beberkan Pengalaman ke Pelaku UMKM Milenial di Sultra

“Pulau Kabaena dengan luasan 873 km2, Pulau Wawonii dengan luasan, pulau Wawonii 715 Km2 dan Pulau Maniang 4,39 km2,” katanya dalam keterangan resminya yang diterima media ini, Jum’at 20 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil.

“MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi,” tambahnya.

Lanjutnya bahwa di Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii juga ada masyarakat yang telah menetap sebelum adanya aktivitas tambang.

Baca Juga :  Labewa Billiard di Kendari Diduga Tak Kantongi Dokumen Izin Perdagangan Minuman Alkohol

“Masyarakat disana sudah turun temurun tinggal di pulau Kabaena dan Wawonii, bahkan jauh sebelum adanya IUP tambang nikel di kedua pulau tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa berdasarkan data yang berhasil himpun, aktivitas perusahaan tambang di kedua pulau itu kerap berkonflik dengan masyarakat setempat.

“Tak hanya itu dampak negatif aktivitas tambang di kedua pulau itu sudah sering kita dapatkan kabarnya,” bebernya.

Untuk itu pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut IUP di ketiga pulau tersebut.

“Kami minta Presiden Prabowo untuk mencabut IUP di Pulau-pulau kecil yang ada di Sultra, di Pulau Kabaena, Pulau Wawonii, dan Pulau Maniang,” pungkasnya.*

Berita Terkait

E-Pas Kecil Jadi Langkah KUPP Molawe Tertibkan Administrasi Kapal
Aktivitas PT GMS Disorot, DLH Sultra Dalami Dokumen Perizinan
Pembukaan Lahan Aurora Bay Disorot, DLHK Belum Beri Penjelasan
UPP Kelas I Molawe Perkuat Keselamatan Pelayaran Lewat Evaluasi Kinerja
UPP Molawe Ingatkan Pegawai Gencarkan Edukasi Keselamatan Pelayaran
KARST Tagih Realisasi Monumen Randi-Yusuf yang Disepakati DPRD Sultra
Kasus Kematian Randi-Yusuf, Pelaku Yusuf Kardawi Belum Terungkap
Tambang Ilegal Wawatu, GEMPUR Sultra Minta Suparjo Segera Ditahan
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 01:23 WITA

E-Pas Kecil Jadi Langkah KUPP Molawe Tertibkan Administrasi Kapal

Rabu, 2 September 2026 - 18:42 WITA

Aktivitas PT GMS Disorot, DLH Sultra Dalami Dokumen Perizinan

Rabu, 2 September 2026 - 17:58 WITA

Pembukaan Lahan Aurora Bay Disorot, DLHK Belum Beri Penjelasan

Rabu, 2 September 2026 - 00:06 WITA

UPP Kelas I Molawe Perkuat Keselamatan Pelayaran Lewat Evaluasi Kinerja

Selasa, 1 September 2026 - 23:59 WITA

UPP Molawe Ingatkan Pegawai Gencarkan Edukasi Keselamatan Pelayaran

Selasa, 1 September 2026 - 22:51 WITA

Kasus Kematian Randi-Yusuf, Pelaku Yusuf Kardawi Belum Terungkap

Selasa, 1 September 2026 - 20:01 WITA

Tambang Ilegal Wawatu, GEMPUR Sultra Minta Suparjo Segera Ditahan

Senin, 31 Agustus 2026 - 09:30 WITA

Dugaan Aliran Rp1 Miliar Terungkap di Sidang, KARST Desak Rusman Emba Diperiksa

Berita Terbaru