Mendagri dan DPRD Diminta Evaluasi Pj Gubernur Sultra Perkara Penangan Inflasi dan Kelangkaan Tabung LPG 3 KG

- Publisher

Sabtu, 28 Oktober 2023 - 14:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kendari – Jaringan Demokrasi Rakyat (JANGKAR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti terjadinya inflasi yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram, Sabtu 28 Oktober 2023.

Sebelumnya, Direktoral Jendral (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat kordinasi pengendalian inflasi pada Senin 23 Oktober 2023 lalu mencatat Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.

Ketua Jangkar Sultra, Juraidin mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok dipasaran.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat mejerit,” ungkap Juraidin saat diminta keterangannya.

Menurutnya, dapat menjadi catatan buruk bagi kinerja PJ Gubernur Sultra. Pasalnya, inflasi merupakan salah satu dari delapan program strategis dari PJ Gubernur Sultra pada saat dilantik.

Ia jugalah menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.

“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.

Baca Juga :  Komitmen ASR-Hugua Bakal Normalisasi Penerbangan demi Pariwisata

Selain itu menurut Juraidin, Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.

“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.

“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tutupnya.

Sementara itu Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.

Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada diluar Kota Kendari.

Baca Juga :  PT SJSU Group Perusahaan Lokal dengan Komitmen Patuhi Peraturan Penambangan yang Baik

Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi saat belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.

Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.

“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di kota kendari dan melakukan kordinasi utk melakukan oprasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.

“Lokasi Operasi Pasar, kantor camat Baruga, kantor camat Mandonga dan kantor lurah Anduonohu. Jumlah gas yang di salurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 Kilogram per kecamatan,” sambungnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.

“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.*

Berita Terkait

BI: Perekonomian Indonesia dan Sultra Terus Naik
AKAR Sultra Minta Wali Kota Kendari Evaluasi Lurah Korumba
KLH Rekomendasikan Sanksi dan Denda, LINK Sultra Desak Cabut Izin PT TBS
BKD Sultra Disoroti Soal Dugaan Maladministrasi Pelantikan Pejabat
Ini Nama-nama Pengurus PD JMSI Sultra Periode 2025-2030
Skandal 20 ASN Pejabat Eselon Dua Pemprov DKI Jakarta Gunakan Ordal Mencuat
Pembangunan Dermaga Patinggu Dilaporkan ke Kejati Sultra Gegara Dugaan Korupsi
DPD PTI Sultra Beberkan Mafia BBM Solar Subsidi, Minta Kajati Sultra Tindaki
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 29 November 2025 - 21:20 WITA

BI: Perekonomian Indonesia dan Sultra Terus Naik

Sabtu, 29 November 2025 - 00:00 WITA

AKAR Sultra Minta Wali Kota Kendari Evaluasi Lurah Korumba

Rabu, 5 November 2025 - 17:59 WITA

KLH Rekomendasikan Sanksi dan Denda, LINK Sultra Desak Cabut Izin PT TBS

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:17 WITA

BKD Sultra Disoroti Soal Dugaan Maladministrasi Pelantikan Pejabat

Jumat, 10 Oktober 2025 - 16:36 WITA

Begini Hasil RDP di DPRD Kota Kendari Soal Sengketa Lahan Tapak Kuda

Senin, 6 Oktober 2025 - 18:04 WITA

Dua Wamen Direncanakan Hadiri Pelantikan, Rakerda dan JMSI Talk di Sultra

Kamis, 25 September 2025 - 18:48 WITA

Gubernur Sultra Diminta Ralat SK Pelantikan PAW Anggota DPRD Koltim yang Masih Berproses Hukum

Sabtu, 13 September 2025 - 18:59 WITA

Buronan Polda Sultra Digugat Perdata Rp15,9 Miliar, Kuasa Hukumnya Diduga Masih Berhubungan dengan Tersangka Celah Hukum atau Obstruction of Justice?

Berita Terbaru

Daerah

BI: Perekonomian Indonesia dan Sultra Terus Naik

Sabtu, 29 Nov 2025 - 21:20 WITA

Daerah

AKAR Sultra Minta Wali Kota Kendari Evaluasi Lurah Korumba

Sabtu, 29 Nov 2025 - 00:00 WITA