Gapeknas Sultra Soroti Dugaan Kontraktor yang Dipersulit Pengurusan Pencairan di Dinas PUPR Konawe

- Publisher

Senin, 30 Desember 2024 - 22:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KONAWE – Oknum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Konawe diduga mempersulit kontraktor dalam melakukan pengurusan pencarian dana proyek hingga diduga melakukan pungutan liar (pungli), Senin 30 Desember 2024.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Provinsi Sultra, Miradz.

“Dalam hal ini saya berbicara sebagai Sekretaris Gapeknas Sultra, banyak kontraktor di Konawe mengeluhkan ke saya dari keterlambatan pembayaran, banyaknya pos-pos administrasi yang mesti dilewati,” katanya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seharusnya Pemda Konawe kedepannya lebih selektif dalam memilih orang-orang di bidangnya, apalagi Presiden Prabowo sangat tidak suka dengan praktek-praktek pungli seperti ini,” tegas Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Sultra.

Baca Juga :  Gapeknas Sultra Duga Ada Mark Up Anggaran Baliho di KPU

Lanjutnya bahwa pihak kontraktor sangat merasa dirugikan atas peristiwa ini.

“Kontraktor sangat dirugikan, padahal anggaran ada, tapi kenapa dihambat-hambat, kontraktor malah dihambat-hambat pas proses Pencairan dan tiap mau tanda tangan diduga dipatok dimintai sejumlah uang,” ungkapnya.

“Padahal kontraktor juga ini mesti membayar hal-hal lain, seperti pekerja yang bekerja pada kontraktor, disini ada nasib pekerja yang seharusnya dipikirkan juga sama Dinas PUPR Konawe, karena dengan keterlambatan pencairan berarti pekerja ini akan terlambat juga menerima gaji,” tambahnya.

Sambungnya bahwa pihak kontraktor bahkan telah menyelesaikan pekerjaan namun pembayarannya diperlambat.

Baca Juga :  Masyarakat Lingkar Tambang Apresiasi PT MCM dan PT TAS, Aktivitas Perusahaan Tumbuhkan Perekonomian

“Pekerjaannya sudah selesai ada yang sudah PHO, bahkan didampingi kejaksaan, tapi pembayarannya diperlambat dengan alasan yang tak jelas,” tambahnya.

“Kalau tidak dikasih uang yang dimintai, oknum diduga malah tidak mau tanda tangan berkasnya,” tuturnya.

Untuk itu pihaknya mengharapkan APH untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Dengan adanya peristiwa ini, kita minta APH untuk memberikan tindakan tegas, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, ini akan menjadi hama dalam tubuh Dinas PUPR Konawe,” pungkasnya.

Sementara itu Kadis PUPR Kabupaten Konawe Ilham Jaya yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp, SMS dan panggilan telepon belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.*

Berita Terkait

E-Pas Kecil Jadi Langkah KUPP Molawe Tertibkan Administrasi Kapal
Aktivitas PT GMS Disorot, DLH Sultra Dalami Dokumen Perizinan
Pembukaan Lahan Aurora Bay Disorot, DLHK Belum Beri Penjelasan
UPP Kelas I Molawe Perkuat Keselamatan Pelayaran Lewat Evaluasi Kinerja
UPP Molawe Ingatkan Pegawai Gencarkan Edukasi Keselamatan Pelayaran
KARST Tagih Realisasi Monumen Randi-Yusuf yang Disepakati DPRD Sultra
Kasus Kematian Randi-Yusuf, Pelaku Yusuf Kardawi Belum Terungkap
Tambang Ilegal Wawatu, GEMPUR Sultra Minta Suparjo Segera Ditahan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 01:23 WITA

E-Pas Kecil Jadi Langkah KUPP Molawe Tertibkan Administrasi Kapal

Rabu, 2 September 2026 - 18:42 WITA

Aktivitas PT GMS Disorot, DLH Sultra Dalami Dokumen Perizinan

Rabu, 2 September 2026 - 17:58 WITA

Pembukaan Lahan Aurora Bay Disorot, DLHK Belum Beri Penjelasan

Rabu, 2 September 2026 - 00:06 WITA

UPP Kelas I Molawe Perkuat Keselamatan Pelayaran Lewat Evaluasi Kinerja

Selasa, 1 September 2026 - 23:59 WITA

UPP Molawe Ingatkan Pegawai Gencarkan Edukasi Keselamatan Pelayaran

Selasa, 1 September 2026 - 22:51 WITA

Kasus Kematian Randi-Yusuf, Pelaku Yusuf Kardawi Belum Terungkap

Selasa, 1 September 2026 - 20:01 WITA

Tambang Ilegal Wawatu, GEMPUR Sultra Minta Suparjo Segera Ditahan

Senin, 31 Agustus 2026 - 09:30 WITA

Dugaan Aliran Rp1 Miliar Terungkap di Sidang, KARST Desak Rusman Emba Diperiksa

Berita Terbaru