Terkiniindonesia.com – Asosiasi Mahasiswa Radikal Sulawesi Tenggara (AMARA Sultra) menyatakan dukungan terhadap hak pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bentuk ekspresi publik. Sikap itu disampaikan Ketua Umum AMARA Sultra, Malik Botom, melalui keterangan tertulis di Kendari, Senin (6/7/2026).
Malik menegaskan dukungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Papua maupun gerakan separatis. Menurutnya, Bintang Kejora dapat diposisikan sebagai simbol identitas kultural sepanjang ditempatkan di bawah Bendera Merah Putih.
AMARA Sultra menilai negara perlu membedakan antara ekspresi budaya dan tindakan yang mengarah pada upaya memisahkan diri dari Indonesia. Organisasi itu berpandangan pengibaran simbol tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai tindakan makar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, AMARA Sultra juga mengkritik pendekatan keamanan yang dinilai lebih dominan digunakan pemerintah dalam merespons berbagai aksi di Papua. Mereka meminta pemerintah mengedepankan dialog, perlindungan hak asasi manusia, serta membuka ruang demokrasi bagi masyarakat Papua.
AMARA Sultra turut menyoroti sejumlah isu yang dinilai menjadi akar persoalan di Papua, seperti dugaan pelanggaran HAM, ketimpangan pembangunan, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, hingga dampak sejumlah proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat.
Untuk memperkuat argumentasinya, organisasi tersebut mengutip pandangan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menempatkan Bintang Kejora sebagai simbol kultural, bukan simbol kedaulatan politik. AMARA Sultra juga merujuk sejumlah kajian akademik terkait kebebasan berekspresi dan dinamika sosial-politik Papua.
Di akhir pernyataannya, AMARA Sultra mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat membuka ruang dialog yang setara guna mencari penyelesaian damai terhadap persoalan Papua. Organisasi itu menegaskan sikap tersebut merupakan pandangan organisasi dan tidak mewakili kebijakan pemerintah maupun putusan pengadilan.*
