Terkiniindonesia.com – Alfansyah, S.H. terpilih sebagai Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Kendari periode 2026-2027.
Alfansyah ditetapkan melalui Musyawarah Lembaga (MUSLEM) II LKBHMI Cabang Kendari.
Pemilihan tersebut menjadi momentum menghidupkan kembali LKBHMI Cabang Kendari setelah mengalami masa kevakuman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum MUSLEM II berlangsung dengan mengedepankan musyawarah, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran lembaga.
LKBHMI merupakan lembaga yang bergerak dalam pengkajian dan bantuan hukum bagi mahasiswa serta masyarakat.
Usai terpilih, Alfansyah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan peserta forum.
Ia menyebut jabatan tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan secara kolektif bersama kader dan alumni.
“LKBHMI harus kembali menjadi garda terdepan membangun tradisi intelektual dan memperkuat advokasi hukum,” kata Alfansyah.
Ia juga mendorong pendampingan hukum yang berpihak kepada keadilan dan kepentingan masyarakat.
Menurut Alfansyah, LKBHMI Kendari perlu mengambil peran strategis dalam menjawab persoalan hukum di Sulawesi Tenggara.
Kepengurusan baru akan membangun kolaborasi dengan HMI Cabang Kendari dan berbagai elemen terkait.
Kolaborasi tersebut mencakup perguruan tinggi, organisasi advokat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Program kerja juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kader melalui pendidikan dan pelatihan bantuan hukum.
Selain itu, LKBHMI akan memperkuat kajian konstitusi, penelitian hukum, serta pendampingan litigasi dan nonlitigasi.
Lembaga tersebut juga akan mengawal isu demokrasi, HAM, investasi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.
Alfansyah berharap kepemimpinannya menjadi momentum kebangkitan LKBHMI Cabang Kendari.
LKBHMI ditargetkan mampu melahirkan kader hukum profesional, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial.
Melalui kepengurusan baru, LKBHMI Kendari juga akan menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif pemerintah.
Lembaga tersebut berkomitmen berkontribusi dalam memperkuat supremasi hukum di Sulawesi Tenggara.*
